Awas Para Mucikari Politik Gentayangan!!!

Awas Para Mucikari Politik Gentayangan!!!

Apa boleh dikata, bahwa demokrasi tidak bisa mengelak dari para mucikari politik. Dan hasilnya adalah Sang Otoriter (bisa) diberi panggung untuk menang.

Gagasan demokrasi  masih dianggap paling waras dari semua sistem negara saat ini. Akan tetapi demokrasi juga menyediakan lubang besar bagi negara yg mengimaninya sbg satu-satunya sistem yang baik. Dalam konteks Indonesia saat ini, demokrasi diam-diam sudah berubah menjadi mobokrasi karena demokrasi akhirnya membuka partisipasi politik bagi semua saja, termasuk golongan ultra kanan yang membawa kesalehan agama. Kita mungkin tidak pernah tahu pasti bahwa mereka yang membawa bendera agama utk berkontestasi pada pemilu mendatang sudah melakukan deal politik dengan para agen yang membeli "massa" kelompok-kelompok ultra kanan. Ada banyak negara yang punya kepentingan dengan Indonesia apalagi selama rezim Jokowi berkuasa, ada banyak sumber daya yang bisa direbut dan kembali ke RI. 

Tentu banyak pihak yang punya kepentingan investasi di Indonesia akan meradang. Kita tahu bahwa banyak pelaku politik di Indonesia (sejak jaman ORLA dan terlebih ORBA) yang pekerjaannya menggadaikan kekayaan Indonesia ke para pialang sumber daya alam. Tentu saja mereka tidak mau rezim Jokowi akan menang. Satu-satunya jalan adalah menggelontorkan dana untuk mendorong gerakan ultra kanan yg menggunakan kesalehan agama untuk mendapatkan para pengikut militan. Dan uji coba itu berhasil saat pemilu DKI. 

Pola itu direplikasi utk pemilu presiden dan sebenarnya polanya jelas bahwa gerakan militansi itu merambah ke semua wilayah dan golongan. Bukan sekedar Islam, non-Islam pun ada yg mendukung atau terpengaruh dengan gerakan ini. Bagi saya, situasi saat ini tidak lebihnya para mucikari politik yang sedang memberi jalan lempang bagi munculnya Sang Otoriter baru. Jika bukan militer, bisa jadi menggunakan kekuatan para militer. Ini sangat mengerikan.

Militansi Pemilih

Militansi pilihan politik (presiden) tidak akan pernah menyentuh rasa (ideologis) kalau sekedar diberi pameran statistik keberhasilan pembangunan (insfrastruktur atau berbagai produk kartu-kartu untuk rakyat). Keberhasilan ekonomi pun belum bisa menggiring calon pemilih utk menggunakan nalarnya. Karena pada hakikatnya kontestasi politik (Indonesia) saat ini lebih ditentukan oleh logika agama ultra kanan dan kapitalisme. 

Populisme tidak dibangun atas gairah utk lebih maju sebagai "bangsa", tetapi masih menyengat dengan romantisme (rindu) terhadap sosok otoritarian (masokisme politik). Rasanya kebebasan lepas dari belenggu otoritarian tidak dirasakan sebuah kenikmatan yang melegakan. Hasrat untuk ditindas dan saling menindih lebih menggairahkan hasrat (politik) ketimbang hidup tanpa sebuah siksaan (politik). Tokoh-tokoh yang bisa menampilkan diri sebagai supra individual jauh lebih mengesan daripada sosok yang merakyat dan tulus. Lantas apa yang akan terjadi di bulan April 2019? Kemajuan atau kemunduran (demokrasi)? Supremasi sipil atau militer? Kapitalisme berbaju agama atau nasionalis? Islam nasionalis atau non-nasionalis?

Mari kita tentukan pilihan kita dengan baik.